Desa SANGGALANGIT

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi PPID Desa Sanggalangit dalam melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang akan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.

Uji konsekuensi bertujuan untuk memastikan bahwa pengecualian informasi dilakukan secara hati-hati, objektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.

SOP ini meliputi:

1. Identifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan;
2. Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen/informasi;
3. Identifikasi dasar hukum pengecualian;
4. Analisis konsekuensi apabila informasi dibuka kepada publik;
5. Analisis kepentingan publik;
6. Penetapan informasi yang dapat dibuka atau dikecualikan;
7. Penyusunan berita acara hasil uji konsekuensi;
8. Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
9. Dokumentasi dan pengarsipan hasil uji konsekuensi.

PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Identifikasi Informasi

PPID mengidentifikasi informasi yang:

• diminta oleh masyarakat;
• akan diumumkan atau dipublikasikan;
• berdasarkan sifatnya berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan; atau
• berdasarkan hasil pemeriksaan perlu dilakukan uji konsekuensi.

B. Pemeriksaan Informasi

PPID melakukan pemeriksaan terhadap:

1. substansi informasi;
2. sumber informasi;
3. bentuk dan media informasi;
4. tingkat sensitivitas informasi;
5. pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi; dan
6. ketentuan hukum yang mengatur informasi tersebut.

C. Identifikasi Dasar Hukum

PPID mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian informasi.

Dasar hukum harus dicantumkan secara jelas dalam dokumen hasil uji konsekuensi.

D. Analisis Konsekuensi

PPID melakukan analisis mengenai kemungkinan konsekuensi apabila informasi dibuka kepada publik, antara lain:

• menghambat proses penegakan hukum;
• mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual;
• membahayakan keamanan atau ketertiban;
• mengungkap data pribadi yang dilindungi;
• merugikan kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; atau
• menimbulkan konsekuensi lain yang secara hukum dapat menjadi dasar pengecualian.

E. Analisis Kepentingan Publik

PPID mempertimbangkan kepentingan publik dari keterbukaan informasi dibandingkan dengan kepentingan yang dilindungi melalui pengecualian informasi.

Apabila sebagian informasi dapat diberikan tanpa mengungkap bagian yang dikecualikan, maka informasi yang dapat dibuka diberikan kepada pemohon dengan melakukan pengaburan/penghapusan terhadap bagian yang dikecualikan.

F. Penetapan Hasil

Berdasarkan hasil analisis, PPID menetapkan:

1. informasi dapat dibuka seluruhnya;
2. informasi dapat dibuka sebagian; atau
3. informasi dikecualikan seluruhnya.

Hasil tersebut dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi dan menjadi dasar dalam penyusunan/penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

VI. TAHAPAN DAN ALUR KERJA

Identifikasi Informasi
↓
Pemeriksaan Dokumen/Informasi
↓
Identifikasi Dasar Hukum
↓
Analisis Konsekuensi Apabila Dibuka
↓
Analisis Kepentingan Publik
↓
Penentuan Informasi Terbuka/Dikecualikan
↓
Penyusunan Berita Acara Uji Konsekuensi
↓
Penetapan Informasi yang Dikecualikan
↓
Pengarsipan dan Dokumentasi

VII. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

Pelaksanaan uji konsekuensi menghasilkan dokumen:

1. Formulir/lembar uji konsekuensi;
2. Analisis konsekuensi;
3. Berita Acara Uji Konsekuensi;
4. Daftar Informasi yang Dikecualikan;
5. Keputusan/penetapan informasi yang dikecualikan, apabila diperlukan;
6. Dokumen pendukung lainnya.

VIII. KETENTUAN PEMBERIAN INFORMASI

Informasi yang telah dinyatakan terbuka dapat diberikan kepada masyarakat sesuai mekanisme pelayanan informasi publik.

Untuk informasi yang dinyatakan dikecualikan, PPID menyampaikan alasan pengecualian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila hanya sebagian isi dokumen yang dikecualikan, bagian informasi yang terbuka tetap diberikan setelah bagian yang dikecualikan dihitamkan/dihapus dengan tetap menjaga keutuhan dan kejelasan informasi yang diberikan.

IX. PENGARSIPAN

Seluruh dokumen hasil uji konsekuensi wajib didokumentasikan dan diarsipkan oleh PPID Desa Sanggalangit sebagai bahan:

• pelayanan informasi publik;
• penyusunan Daftar Informasi Publik;
• penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
• monitoring dan evaluasi PPID; dan
• pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

X. EVALUASI

SOP ini dievaluasi secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan uji konsekuensi tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keterbukaan informasi publik.